Mata

akankah kemudian tubuh yang dipinjamkan ini bergerak tanpa arah?
yang menuntun saat cahaya menyelip dan terjemahkan olehnya.
tak hanya menghiaskan, juga menanamkan cermin yang menjadi pancaran isi ruh.
tak sepenuhnya terpandangi, sebagiannya adalah yang tersirat dalam jasad.
pasangannya menanadai tanggungjawab akan kejernihan bayang dunia.
jernihnya akan memendam suci untuk ruh, sebgai bekal kekal setelah ini.

tak jarang pantulan cahaya yang menyilaukan menjadi peluh dalam mengarti kata lihat.
bukannya mengeluh, tetapi banyak hal untuk bertaruh pada pandangan.
yang menjadi bukti hitam putihnya pengelihatan,
sebagai putusan yang mengadili kita kelak.

Si Peminjam Mata

Tarbiyah Siyasiyah

Ketika dakwah memasuki wilayah politik, tarbiyah siyasiyah

mutlak dibuthkan. Bahkan, berangkat dari karakteristik Islam

yang syamil, yang mengatur segala bidang kehidupan,

tarbiyah siyasiyah pun menjadi keniscayaan.

Tarbiyah siyasiyah yang bermakna pendidikan politik

sesungguhnya sangatlah luas. Ia bukan saja membahas teori-

teori politik, tetapi sampai pada metode pengelolaan negara.

Ia bukan saja terbatas pada pengetahuan politik, tetapi juga

bagaimana memberdayakan umat untuk bisa berpartisipasi

dalam perbaikan pemerintahan atau islahul hukumah.

Dalam buku ini, tarbiyah siyasiyah didefinisikan sebagai:

"Upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai

dalam rangka membentuk kepribadian politik yang

dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensivitas

politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif

dalam kehidupan politik keseharian mereka."

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai melalui

tarbiyah siyasiyah adalah menculnya kesadaran politik

(wa'yu siyasi), terbentuknya kepribadian politik (dzat

siyasiyah), dan munculnya partisipasi politik yang aktif

(musyarakah siyasiyah). Pada akhirnya, selain memiliki

pemahaman epistemologis tentang politik dalam Islam dan

keyakinan jalan Islam sebagai solusi (al-Islam huwal hallu),

umat yang telah mendapatkan tarbiyah siyasiyah juga

berafiliasi dalam amal jama'i sebagai upaya

mengimplementasikan politik Islam yang telah mereka

yakini.

Politik; Antara Islam dan Barat

Hal pertama yang menjadi bahasan dalam buku ini, bahkan

sebelum definisi tarbiyah siyasiyah, adalah definisi politik itu

sendiri. Agar relevan dengan kondisi sekarang serta bisa

diketahui keunggulan politik Islam, maka perlu

diperbandingkan politik dalam pandangan Barat dengan

politik dalam pandangan Islam. Pandangan politik Barat bisa

diketahui akarnya dari pemikiran politik Plato dan

Aristoteles. Sehingga pokok-pokok pemikaran politik Barat

terformulasikan ke dalam prinsip-prinsip pemisahan politik

dengan etika, agama dengan hukum, pembedaan kedudukan

antara masyarakat dan negara, kedaulatan politik dan

personalitas negara dalam pembuatan hukum.

Sedangkan dalam Islam, politik harus bersumber dari agama.

Sebagaimana karakter Islam yang syamil, mengatur segala

segi kehidupan, maka politik pun harus sejalan dengan

syariat. Bahkan definisi politik (baca: siyasah syar'iyah) itu

sendiri berarti segala upaya untuk memperhatikan urusan

kaum muslimin, dengan jalan menghilangkan kezaliman

penguasa dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari

mereka.

Maka perbedaan pertama antara politik Islam dan politik

Barat (sekuler) adalah landasannya. Politik Islam dibangun

dari tauhid, sementara politik Barat justru memisahkan

politik dari agama. Standart kebenaran dalam politik Islam

jelas, yaitu Al-Qur'an dan hadits, sementara standar

kebenaran dalam politik Barat bersifat relatif, sesuai dengan

kesepakatan rakyat (atau atas nama rakyat).

Perbedaan lainnya adalah sumber kedaulatan, legitimasi

kekuasaan, dan aplikasi. Pada politik Islam, sumber

kedaulatan adalah Allah SWT. Maka segala hukum dan

keputusan politik harus bersumber dari sana. Sedangkan

politik Barat menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan,

tidak peduli apa aturan Tuhan. Dalam politik Islam,

legitimasi kekuasaannya adalah manusia dengan nilai,

semetara politik Barat minus nilai. Lalu pada tataran aplikasi,

politik Islam cenderung stabil karena berpedoman pada nilai-

nilai Ilahiyah yang sudah given, sementara politik Barat

bersifat spekulatif dan penuh konflik.

Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

Negara dan pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat

penting dalam Islam. Ada enam alasan yang menunjukkan hal

itu. Pertama, Al-Qur'an memiliki seperangkat hukum –

misalnya qishash, maliyah, dan jihad- yang pelaksanaannya

membutuhkan negara dan pemerintahan. Kedua, pelaksanaan

dan pengawasan aqidah, syariah, dan akhlak yang telah diatur

dalam Al-Qur'an membutuhkan intervensi negara. Ketiga,

adanya ucapan-ucapan nabi yang dapat menjadi istidlal

bahwa negara dan pemerintahan menjadi elemen penting

dalam ajaran Islam. Keempat, perbuatan Nabi yang dapat

dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara

dan kepemerintahan. Kelima, para sahabat lebih

memprioritaskan memilih pemimpin pengganti Nabi daripada

mengurus jenazah beliau. Dan keenam, kepemimpinan

(imarah) telah menjadi bahan kajian dan pembahasan para

ulama dalam kitab mereka sepanjang sejarah.

Dalam negara atau pemerintahan Islam, kepemimpinan

tertinggi dikenal sebagai khilafah. Terminologi khilafah ini

dipakai untuk menjelaskan tugas yang diemban para

pemimpin pascakenabian. Kepemimpinan dalam perspektif

khilafah –menurut Ahmad Dzakirin- lebih merefleksikan

pemahaman terhadap nilai dan prinsip kepemimpinan yang

benar menurut Islam ketimbang sebagai sebuah eksistensi

maupun bentuk pemerintahan.

Kepemimpinan dalam Islam, yang pada tingkatan

tertingginya merupakan implementasi tugas kekhilafahan,

setidaknya harus memenuhi tiga syarat: integritas keilmuan,

integritas moral (keshalehan individual), dan kemampuan

profesional.

Dalam kaitannya dengan mekanisme pengangkatan

kepemimpinan, Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan

mekanismenya. Yang kita dapati adalah ijma' (kesepakatan)

sahabat. Mereka memilih Abu Bakar, Umar hingga Ali

dengan cara yang berbeda. Abu Bakar dengan musyawarah

mufakat, Umar ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, Ustman

melalui tim formatur, dan Ali secara aklamasi dibaiat kaum

muslimin Madinah dan Kufah.

Selain kepemimpinan yang lebih condong sebagai eksekutif,

dalam Islam juga dikenal ahlul hall wal aqdi yang

menjalankan fungsi legislatif, dan adanya para qadhi atau

hakim sebagai unsur yudikatif.

Sementara dalam penyelenggaraan pemerintahannya, politik

Islam memiliki prinsip syura, prinsip keadilan, prinsip

kebebasan, dan prinsip persamaan yang meliputi persamaan

umum, persamaan di depan hukum, dan persamaan hak-hak

sosial.

Islam dan Demokrasi

Demokrasi sebagai ide politik modern Barat merupakan hal

yang tidak pernah berhenti untuk didiskusikan dalam

perpolitikan Islam modern. Ini dikarenakan adanya hal-hal

positif dalam demokrasi yang sejalan dengan nilai Islam dan

bisa dimanfaatkan oleh Islam alih-alih pilihan-pilihan politik

lain yang kemadharatannya jauh lebih besar. Namun

demikian, ada banyak kelemahan sistemis dari demokrasi

dalam praktiknya di negeri-negeri muslim.

Gerakan Islam dewasa ini sepatutnya untuk tidak keberatan

dengan praktik demokrasi dan perlu secara tegas menepis

kecurigaan dari kalangan sekuler bahwa demokrasi hanya

dijadikan alat untuk mencapai kemenangan.

Belajar dari Gerakan Islam Turki

Pada bab terakhir, Ahmad Dzakirin mengajak gerakan Islam

di Indonesia untuk belajar dari Gerakan Islam di Turki,

khususnya AKP. AKP bisa memenangkan dua pemilu

berturut-turut dengan suara mayoritas dan membawa rakyat

Turki untuk mempercayai pemerintahan AKP dalam

menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi Turki.